Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan performa transformasi digital yang tersebut sedang dijalankan oleh pemerintah Negara Indonesia terhadap delegasi Parlemen Thailand. Azwar Anas mengatakan di metamorfosis digital salah satu kegiatan pemerintah Indonesia adalah memangkas langkah-langkah bisnis.
“Salah satunya memangkas langkah-langkah bisnis. Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kemudian pasukan koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan layanan pada satu portal, yang dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai arahan Presiden,” kata Azwar pada waktu menerima para delegasi di dalam Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024, seperti disitir di informasi tertulis.
Kementerian PANRB menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand juga perwakilan dari Royal Thai Embassy. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, lalu Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.
Kunjungan dijalankan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya perubahan struktural digital, pelayanan publik, juga Narasumber Daya Manusia Aparatur.
Dalam penjelasan tertoreh Kementerian PANRB disebutkan pada kajian yang tersebut dikerjakan pada beragam negara maju, keterpaduan kemudian interoperabilitas layanan digital telah terjadi bermetamorfosis menjadi pola yang mana umum, sehingga rakyat tiada penting repot di mengakses beragam layanan pemerintah.
Solusinya adalah menciptakan suatu agensi yang dimaksud mampu menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang mana biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech).
Menjawab keperluan tersebut, Negara Indonesia pada saat ini sudah pernah miliki INA Digital sebagai GovTech. Pekerjaan utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang digunakan selama ini terpisah-pisah pada ribuan aplikasi mobile milik kementerian/lembaga.
Beberapa layanan prioritas nantinya akan dipadukan oleh INA Digital di satu portal. Layanan yang dimaksud dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.
“Masih on progress, sekitar September-Oktober 2024 kami selesaikan ini,” kata Anas.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, kemudian Partisipasi Warga Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu mengutarakan negaranya serta Nusantara menghadapi tantangan serupa, yaitu program milik pemerintah belum terintegrasi.
“Lebih enteng jikalau warga mempunyai one stop service dalam satu platform. Tidak hanya sekali memudahkan akses pelayanan publik, namun juga berujung pada efisiensi serta transparansi sistem layanan,” kata Parit.
Parit mengumumkan pada waktu ini Thailand juga berupaya mengintegrasikan perangkat lunak pemerintah yang mana jumlah agregat puluhan, bahkan terdapat instansi yang digunakan miliki lebih banyak dari satu aplikasi. Tantangannya, kata dia, adalah sistem yang tersebut tiada ringan diintegrasikan dan juga adanya egosektoral instansi.
Selain itu, Parit juga menyoroti literasi digital rakyat pada negara mengalami perkembangan untuk mengimbangi adanya perubahan fundamental digital yang mana sedang didorong pemerintah. Meskipun akses internet ke Thailand relatif ringan seperti di dalam Indonesia, penduduk Thailand menghadapi ancaman keamanan lalu kejahatan siber.
“Penggunanya cukup banyak, namun pada waktu ini justru rentan dengan kejahatan siber seperti phising atau penipuan online,” kata dia.
Artikel ini disadur dari Menpan RB Pamer Transformasi Digital Pemerintah RI ke Delegasi Parlemen Thailand
