Wanderviews.com – Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo) mengakui kalau diperkenalkan platform digital over the top (OTT) seperti WhatsApp, Google, hingga Netflix berdampak besar pada usaha operator seluler di dalam Indonesia.
Direktur Jenderal Informan Daya juga Alat Pos lalu Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail menyampaikan kalau para jaringan OTT ini memanfaatkan infrastruktur yang digunakan dimiliki para pemain operator seluler macam Telkomsel, Indosat, XL Axiata, hingga Smartfren.
Berbanding terbalik, para operator seluler ini justru membutuhkan pembangunan ekonomi yang tersebut sangat besar untuk memulai pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti base transceiver station (BTS).
“Tren peningkatan revenue lalu income merekan ini ternyata makin hari makin berat, tersaingi dengan over the top,” ujar Ismail ketika konferensi pers di tempat Kominfo, Mingguan (14/1/2024).
“Industri ini memiliki tekanan yang digunakan sangat berat,” lanjut dia.
Maka dari itu, eksekutif melalui Kementerian Kominfo sedang menyiapkan insentif untuk para pelaku operator seluler, termasuk insentif 5G.
Diterangkan Ismail, wacana insentif 5G ini muncul pasca adanya analog switch off (ASO) alias beralihnya siaran TV Analog ke TV Digital. Frekuensi 700MHz yang tersebut sebelumnya dipakai untuk saluran TV Analog pada saat ini telah sanggup dimanfaatkan untuk internet 5G.
Setelah Inisiatif Analog Switch Off (ASO) selesai, pada waktu ini spektrum jumlah kali radio 700 MHz (low band) sudah ada bersih serta dapat dilelang untuk pemanfaatan jaringan 5G.
Kementerian Kominfo telah lama melakukan kajian mengenai mekanisme insentif bagi operator seluler. Bahkan memohonkan masukan dari Kementerian Keuangan juga instansi lain.
“Pemerintah telah terjadi memohonkan masukan dari kalangan bidang seluler. Kompetisi nilai tukar antar operator seluler yang terjadi selama ini ternyata mengancam keberlanjutan perusahaan seluler,” tutur Dirjen SDPPI.
Sayang beliau masih belum sanggup meyakinkan kapan insentif 5G ke para pelaku operator ini tersedia.
“Kalau ada insentif, rakyat bisa saja menikmati layanan lebih banyak berkualitas, tetapi di dalam sisi lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat berkurang. Kami harus menghitungnya secara prudent, secara hati-hati,” jelasnya.
(Sumber: Suara.com)
