Sri Mulyani Sebut otoritas Sudah Belanjakan Simbol Rupiah 700 Miliar untuk Pusat Fakta Nasional
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sudah ada menggelontorkan dana Rupiah 4,9 triliun untuk belanja Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo). Dari anggaran tersebut, dana untuk pemeliharaan Pusat Informasi Nasional (PDN) atau Angka Center sudah pernah dibelanjakan sebesar Simbol Rupiah 700 miliar.
Porsi yang dimaksud satu di antaranya pada anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur senilai Rp112,9 triliun hingga akhir Mei 2024. “Untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rupiah 5 triliun,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN secara daring, Kamis, 27 juni 2024.
Bendahara negara ini merinci anggaran lain digunakan untuk beragam pemeliharaan kemudian operasional, seperti Base Transceiver Station (BTS) 4G sebesar Mata Uang Rupiah 1,6 triliun, kapasitas satelit Simbol Rupiah 700 miliar, dan juga Palapa Ring Rupiah 1,1 triliun.
Pusat Informasi Nasional berubah menjadi sorotan sejak berlangsung gangguan jiwa jaringan pada 20 Juni 2024. Gangguan ini berdampak pada layanan masyarakat salah satunya imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan juga HAM RI Silmy Karim mengutarakan gangguan jiwa terjadi di Pusat Informasi Nasional yang mana dikelola Kementerian Kominfo. Hal ini sempat menyebabkan hambatan bagi warga mengurus paspor serta merekan yang dimaksud akan mengantre untuk penerbangan internasional.
Belakangan diketahui kelainan terjadi akibat adanya serangan siber ransomware. Menteri Kominfo Budi Arie mengemukakan serangan ransomware yang disebutkan berjenis Brain Cipher. “Yang menyerang Negara Indonesia merupakan virus terakhir,” ucapannya di rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Kamis 27 Juni 2024.
Dalam paparannya, Budi Arie menyebutkan serangan berlangsung di Pusat Fakta Nasional Sementara (PDNS) Surabaya dan juga dalam Batam. Ransomware merupakan jenis perangkat perusak yang dimaksud menjaga dari pengguna mengakses sistem dengan mengunci layer lalu file hingga tebusan dibayarkan. “Betul para peretas ini memohonkan tebusan US$ 8 jt (Rp 131,8 miliar),” ujarnya.
Peretasan ini berdampak pada sistem layanan di 239 kementerian serta lembaga hingga layanan provinisi, kabupaten. juga kota. Pada paparannya, Budi Arie mengungkapkan layanan yang dimaksud telah pulih adalah milik Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman lalu Investasi, layanan keimigrasian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa otoritas (LKPP), layanan Sihalal Kementerian Agama juga layanan ASN Pusat Kota Kediri.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional
