Wanderviews.com – Calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, Erwin Aksa memaparkan programnya untuk memulai pembangunan hunian layak bagi penduduk di dalam sudut kota serta UMKM pada DKI Jakarta Utara, Ibukota Barat lalu Kepulauan Riau.
Sebagai penyeimbang program-program Erwin Aksa, hadir juga pengamat sosial juga kebijakan pemerintah Rocky Gerung. Tujuannya, untuk dapat memberikan pandangan dan juga masukan, termasuk kritikan. Sehingga, program-progran yang tersebut akan dibangun oleh Erwin Aksa sesuai dengan permintaan masyarakat.
Talkskhow ini disajikan pada inisiatif “Dengar Langsung EA sama-sama Rocky Gerung”. Acara dijalankan di bentuk Live Streaming di area Lingkungan Youtube serta Facebook Erwin Aksa. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, juga partisipan yang tersebut hadir secara onsite sebanyak 50 orang yang digunakan merupakan warga Kecamatan Taman Sari, DKI Jakarta Barat.
“Kami mengakui, masih sejumlah rumah warga dalam Taman Sari, DKI Jakarta Barat yang mana belum layak huni. Kondisi ini, sangat memprihatinkan akibat akan mengganggu kondisi tubuh dan juga kenyamanan hidup warga,” ungkap Erwin ditulis Awal Minggu (15/1/2024).
Masih adanya warga hidup dengan kualitas yang digunakan tidaklah layak, jelas dia, terjadi dikarenakan tingkat pendapatan warga yang dimaksud masih rendah, dan juga belum meratanya penyebaran hasil pembangunan.
“Karena itu, sangat perlu untuk memaksimalkan inisiatif percepatan perkembangan kegiatan ekonomi dalam Ibukota Barat yang tersebut dilakukan, seiring dengan inisiatif bantuan sosial yang digunakan ada,” terang Erwin.
Infrastruktur Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menyebut, hunian maupun infrastruktur merupakan permintaan dasar manusia. Menurutnya, permasalahan mendasar terkait hunian kemudian keberadaan layak harus diubah melalui kebijakan.
“Infrastruktur itu adalah keperluan dasar, bahkan hak dasar manusia. Di antara keberagaman itu, ada hal yang mendasar menjadi hak warga negara yaitu hunian, hidup yang tersebut cukup stabil, lalu udara yang mana sehat. Itu semua harus diubah dengan kebijakan,” ujarnya.
Rocky juga menambahkan, hunian yang tersebut menjadi keinginan dasar manusia dapat menjadi acuan awal pembangunan. Hunian yang digunakan layak akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kita mau konstruksi itu dimulai dari dasar keberadaan manusia itu. Dia mau mencari rasa aman itu dasarnya, setelahnya itu beliau bisa saja eksplorasi,” jelas Rocky.
Kepastian Penerima Kredit Rumah Bersubsidi
Menurut Erwin Aksa, pemerintah harus memverifikasi bahwa warga miskin dalam DKI Jakarta Barat yang digunakan masih hidup pada hunian tidak ada layak mendapatkan bantuan sosial. Baik bantuan segera tunai, juga bantuan lain, termasuk kredit pemilikan rumah subsidi.
“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian untuk mampu memperoleh kredit pemilikan rumah bersubsidi, tentunya dengan ketentuan serta ketentuan yang tersebut berlaku. Intinya, kelayakan rumah hunian bagi publik harus mendapat perhatian kritis pemerintah,” papar Erwin.
Sejalan dengan itu, jelasnya, warga yang mana tidaklah memiliki pekerjaan diberikan kesempatan bekerja. Namun, tentu semata dengan menjamin kualifikasinya. Bagi dia, pemuda yang perlu mendapatkan pelatihan diberikan pelatihan yang digunakan akan meningkatkan kualifikasinya.
“Di sisi lain, bagi pemuda serta masyarakat, termasuk para ibu-ibu juga bapak-bapak yang ingin berwirausaha, diberikan pelatihan juga diberikan modal,” tambah dia.
Semua kegiatan bantuan sosial serta percepatan konstruksi perekonomian ini, papar Erwin Aksa, harus mempunyai jangka waktu yang tegas. Sehingga, pada beberapa tahun, warga DKI Jakarta Barat tidak ada lagi mendapatkan bantuan sosial sebab secara sektor ekonomi telah mandiri serta telah tinggal di tempat hunian yang layak.
Tingkatkan Keseimbangan Komunitas di area Ibukota Indonesia Barat
Data BPS tahun 2023 menunjukkan, penduduk Daerah Perkotaan Ibukota Indonesia Barat didominasi oleh penduduk usia produktif berusia 15 sampai 64 tahun atau sebanyak 71,4 persen dari total penduduk.
Sedangkan, sebanyak 51,1 persen penduduk usia 15-49 tahun berstatus kawin. Sebanyak 64,9 persen rumah tangga pada Ibukota Barat menempati rumah sendiri.
Sebanyak 1,78 persen warga menerima bantuan pangan non tunai (BNPT), lalu 3,18 persen penerima Kartu Keluarga Sejahtera juga 3,85 persen penerima Proyek Keluarga Harapan. Komunitas yang mana menerima bantuan sosial merupakan Kepala Rumah Tangga yang mana tidak ada bekerja.
Erwin Aksa optimistis perbaikan hunian serta penyelenggaraan UMKM di dalam Ibukota Barat akan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sehingga akan berdampak pada perbaikan bidang lain.
“Perbaikan kedua hal itu juga akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup lain, seperti pendidikan, kemampuan fisik kemudian sebagainya,” tandas Erwin.
(Sumber: Suara.com)
