DKI Jakarta – Upah merupakan aspek krusial di planet kerja. Secara umum, upah adalah imbalan dasar yang digunakan diberikan untuk pekerja sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaan mereka. Penetapan upah biasanya didasarkan pada kesepakatan.
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah dua istilah yang tersebut kerap muncul pada bumi ketenagakerjaan di dalam Indonesia.
Meskipun keduanya berhubungan dengan upah minimum yang tersebut harus dibayarkan untuk pekerja, terdapat perbedaan signifikan antara UMP serta UMK yang dimaksud penting untuk dipahami oleh pekerja juga pengusaha.
Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan juga UMK:
1. Definisi UMP serta UMK
UMP adalah upah minimum yang dimaksud ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan juga berlaku untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut.
UMP berubah menjadi acuan dasar bagi penetapan upah ke bermacam kabupaten/kota pada satu provinsi.
Sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang mana ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota pada suatu provinsi.
UMK ditentukan berdasarkan situasi kegiatan ekonomi serta permintaan hidup minimum dalam area tersebut, sehingga dapat berbeda-beda antar kabupaten/kota pada satu provinsi.
2. Penetapan UMP serta UMK
UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasi ini mempertimbangkan beraneka factor seperti inflasi, perkembangan ekonomi, juga keadaan sosial perekonomian pada provinsi tersebut.
UMP diinformasikan paling lambat pada 21 November setiap tahunnya kemudian mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
Sedangkan UMK ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Proses penetapan UMK juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi lokal juga permintaan hidup minimum dalam area tersebut.
UMK biasanya diinformasikan pasca penetapan UMP, kemudian juga mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
3. Dasar Hukum
Penetapan UMP diatur di Peraturan eksekutif (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mana kemudian direvisi dengan PP Nomor 51 Tahun 2023.
Peraturan ini menggariskan bahwa UMP harus ditetapkan berdasarkan formula yang dimaksud mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga indeks tertentu.
Sedangkan penetapan UMK juga diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan penekanan pada penyesuaian upah minimum yang mana tambahan spesifik sesuai dengan keadaan kegiatan ekonomi kemudian sosial di dalam tingkat kabupaten/kota.
4. Tujuan kemudian Manfaat
UMP bertujuan untuk memberikan standar upah minimum yang tersebut dapat diterapkan secara umum pada seluruh provinsi.
Hal ini membantu melakukan konfirmasi bahwa pekerja pada daerah-daerah dengan status perekonomian yang digunakan relatif lemah permanen mendapatkan upah yang digunakan layak.
Adapun UMK memberikan fleksibilitas yang mana lebih tinggi besar di penetapan upah minimum, sebab dapat disesuaikan dengan keadaan spesifik ke setiap kabupaten/kota.
Dengan demikian, UMK dapat lebih banyak akurat mencerminkan biaya hidup serta keadaan dunia usaha ke tempat tersebut.
5. Penerapan
UMP berlaku untuk seluruh pekerja dalam sektor formal di provinsi tersebut, kecuali ada UMK yang dimaksud berlaku pada kabupaten/kota tertentu.
Sedangkan UMK berlaku dalam kabupaten/kota tertentu lalu harus tambahan lebih tinggi dari UMP yang digunakan berlaku di dalam provinsi tersebut. Jika suatu kabupaten/kota tiada menetapkan UMK, maka upah minimum yang digunakan berlaku adalah UMP.
Memahami perbedaan antara UMP kemudian UMK sangat penting bagi pekerja dan juga pengusaha. UMP memberikan standar dasar upah minimum ke tingkat provinsi, sementara UMK memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian upah sesuai dengan situasi lokal.
Dengan mengetahui perbedaan ini, pekerja dapat memverifikasi bahwa mereka itu menerima upah yang mana sesuai dengan ketentuan yang dimaksud berlaku, serta entrepreneur dapat menjamin bahwa mereka itu mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang dimaksud berlaku.
Artikel ini disadur dari Beda UMP dan UMK yang wajib diketahui para pekerja
