Wanderviews.com –
Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada waktu ini menjadi sorotan oleh sebab itu beberapa perusahaan pelat merah tersandung permasalahan keuangan, seperti PT Indofarma (Persero) Tbk. (INAF) juga PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan persoalan di tempat tubuh perusahaan pelat merah pada waktu ini tak luput dari oknum-oknum yang tersebut bukan bertanggung jawab. Adapun perkara BUMN yang mana menjadi sorotan mayoritas merupakan persoalan hukum lama
“Saya nggak bisa jadi melakukan penutupan mata memang benar masih ada. Kalau 90% tindakan hukum lama, ternyata ada juga 10% persoalan hukum baru. Kita coba berikan solusi yang mana ini,” kata beliau di rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, hari terakhir pekan (7/6).
Akan tetapi di perkara BUMN bermasalah pihaknya menyerahkan ke lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya.
Namun, kata Erick, dari Kementerian BUMN sendiri pun juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta peringatan serius awal kemudian melaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan (BPKP).
“Atau beberapa hal lain yang terus kita lihat check and balance laporan keuangan, early warning telah ada. Kita lapor ini ke BPKP, jadi BPKP yang menindaklanjut,” tuturnya.
Erick menambahkan, ia setuju jikalau peran Irjen ditingkatkan untuk menguatkan pengawasan dari Kementerian terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.
“Karena kalau dalam Kementerian ini Irjen masih eselon II. kl ini dapat kita tingkatkan senang sekali akibat jadi bagian penopamg pengawasan yang selalu dari komisi VI minta, tapi yakin kita terus berupaya bersih-bersih ini dijalankan,” pungkasnya.
Artikel Selanjutnya Prabowo: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN
